Search results
BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK adalah lembaga yang bebas dan juga mandiri.
Tugas dan Wewenang : melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
22 paź 2023 · Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Tahun 1965. Kedudukan BPK berada di bawah Presiden, dimana Ketua dan Wakil Ketua BPK diposisikan sebagai Menteri. Pada masa Orde Baru, melalui Tap MPRS No. X/MPRS/1966 kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara, dan UU yang mendasari tugasnya diubah menjadi UU No. 5 Tahun 1973. Pada kenyataannya walaupun
19 maj 2022 · Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bertugas mengaudit keuangan negara. BPK terdiri dari 9 anggota dan masa jabatan 5 tahun. Berikut penjelasan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas BPK berdasarkan UU.
21 maj 2021 · Pasal 6. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
dalam Pasal 96, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Umum; c. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan
