Search results
Moh. Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum Dalam Konstroversi Isu, Jakarta, Rajawali Press, 2009 Munir Fuady, Teori negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung, PT Refika Aditama, 2009 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007. -----, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika
ada di tingkat provinsi, Pendanaan Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBN, dan Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang kompleks karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara.
Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai mekanisme pemindahan ibu kota. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemindahan ibu kota di Indonesia
POLITIK, KEKUASAAN DAN HUKUM A. Politik Politik berasal dari bahasa Yunani secara etimologis yaitu Polis yang bebarti kota, negara kota. Dari polis kemudian berkembang konsep Politeis yang bermakna warga negara dan konsep Politikos yang berati kewarga-negaraan.
17 wrz 2024 · Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ini. Bagaimana penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia?
Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian
pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang.
