Search results
28 lut 2021 · tirto.id - Sejarah kekuasaan di dalam negara sudah ada sejak berabad-abad silam. Para ahli, termasuk John Locke dan Montesquieu, telah memaparkan teori dan rumusan mengenai macam-macam kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak seperti yang berlaku ...
Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis hukum dan kekuasaan. Masalah pokok yang akan dibahas meliputi: bagimanakah kekuasaan dalam konteks hukum, bagaimanakah hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan, serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan?
Dalam ilmu hukum, dikenal dengan adanya 5 teori kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.
17 mar 2023 · Pembagian kekuasaan negara adalah konsep yang mengatur pembagian fungsi-fungsi negara kepada beberapa organ atau struktur pemerintahan. Konsep ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
9 maj 2024 · Teori kekuasaan hukum, atau rule of law, menyatakan bahwa hukum harus menjadi kekuasaan yang mengatur dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Dalam negara hukum, pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak tunduk pada kehendak individu atau kelompok kepentingan.
18 cze 2024 · Berdasarkan hukumnya, tata negara merupakan suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya.
7 wrz 2023 · Dari teori yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya relasi hukum dan negara tersebut. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan bagaimanakah tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan disebuah negara.
