Search results
2 dni temu · Nama K/L/PD/Instansi Lainnya. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan ...
2 dni temu · LPSE Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Cari Paket. BERANDA. CARI PAKET. REGULASI. KONTEN KHUSUS. DAFTAR HITAM. AMEL. KONTAK KAMI. PENDAFTARAN PENYEDIA.
Pemberitahuan Gangguan Aplikasi SIKaP. 23 Agustus 2024 17:16. LPSE BPKP studi banding implementasi e-katalog di sektor konstruksi pada Kementerian PUPR. 22 Agustus 2024 17:10. Tim LPSE BPKP Memberikan Materi Pada Kegiatan Magang ASN Papua Tengah Tahun 2024.
3 dni temu · Semua. Nama K/L/PD/Instansi Lainnya. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Lembaga ...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, 13120. (021) 85910031, Faksimile (021) 85910030. humas@bpkp.go.id. Kebijakan Privasi. KanalPengaduan. Media Komunikasi, Informasi, dan Pengetahuan Pengawas Internal Pemerintah© 2023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Generated by Pusinfowas BPKP.
3 dni temu · Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan ...
23 sie 2024 · Dengan perubahan aturan, kami harus mulai menggunakan katalog untuk pekerjaan konstruksi," tambah Padmono. Untuk mencapai target penggunaan e-katalog pada tahun 2023 dan 2024, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan beberapa surat edaran terkait tata kelola e-katalog.