Search results
Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui
Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.
Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
Undang-Undang Hukum Acara pidana yang menjadi hukum acara pidana adalah herziene islands reglement (HIR), terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan opspornig atau orderzoek, akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan
No. Panggil : 345.05 PAN p. Entri utama-Nama orang : Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, author. Entri tambahan-Nama orang : Arsa Mufrti, Ichsan Zikry, authors. Subjek : Criminal law -- Indonesia. Crime procedure -- Indonesia.
memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa
HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA. Sugianto. Desain Cover : Dwi Novidiantoko Tata Letak Isi : Indah Nuraini Sumber Gambar: www.publicdomainarchieve.net. Cetakan Pertama: Maret 2018. Hak Cipta 2018, Pada Penulis . Isi diluar tanggung jawab percetakan. Copyright © 2018 by Deepublish Publisher All Right Reserved.
