Search results
19 cze 2017 · Pemilukada (gubernur, bupati, dan walikota) adalah perwujudan hak politik rakyat di daerah yang diberikan pemerintah melalui rekrutmen politik langsung dan demokratis, ini adalah upaya untuk...
10 maj 2023 · Dalam sejarahnya, sistem Pemilu di Indonesia per nah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi akibat undang-undang Pemilu yang ditetapkan.
Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan landasan hukum dengan menganalisis sistem pemilihan umum dalam kaitannya dengan negara demokrasi.
Isu hukum dalam penulisan ini mengangkat tema utama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia. Terdapat dua fokus masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengenai metode penafsiran
Penelitian ini membahas tentang kajian hukum tentang praktek dan permasalahan sistem pemilihan umum di Indonesia pasca penerapan sistem pemilihan langsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, tetapi lebih difokuskan dengan menggunakan metode hukum normatif.
