Search results
9 mar 2019 · 1. Sumber Dana ( Pasal 81 ayat 1 PP Nomor 11/2019 ) Anggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa bersumber dari APBDesa yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya, selain dari Dana Desa (DD). 2. Besaran Siltap ( Pasal 81 ayat 2 PP no. 11/2019 ) Besaran Siltap Perangkat Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
PP 11 tahun 2019 ini sangat ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Desa, khusus para Perangkat Desa. Karena aturan ini menentukan nasib perangkat desa, terutama soal besaran gaji atau siltap terbaru mereka. Lihat Juga : Gaji/Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Terbaru Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019.
Kebijakan pembayaran PenghasilanTetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari 2020 sebagaimana amanat Pasal 81B ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa”.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
2 gru 2023 · Dalam pesan singkat yang beredar di jejaring sosial yang beranggotakan perangkat desa disebutkan bahwa gaji atau penghasilan tetap perangkat desa akan bersumber dari APBN dan langsung disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa.
Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan tugasnya. Para perangkat desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
