Search results
14 sie 2024 · Dalam pasal 50A, disebutkan bahwa perangkat desa kini memiliki hak atas penghasilan tetap (siltap) setiap bulan, serta tunjangan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, perangkat desa juga akan mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatannya.
6 maj 2024 · Dasar hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31 sty 2021 · Berapa Penghasilan Tetap (Siltap) yang akan diterima oleh Para Kepala Desa dan Perangkat Desa? Bagaimana mekanisme rincian gaji Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun, Kaur, Kasi, dan Sekdes? Apakah gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa kena Pajak?
Sesuai ketentuan Pasal 81 ayat 3 dalam PP tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota tidak cukup untuk membiayai siltap atau gaji perangkat desa, maka boleh mengambil dari sumber pendanaan lain, kecuali Dana Desa (DD).
30 kwi 2024 · Melihat substansi yang diatur di revisi UU, tampaknya masih berfokus pada periodisasi jabatan kepala desa dan tuntutan penambahan dana desa, bukan bagaimana mendapatkan kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas dan berintegritas.
2 gru 2023 · Tentu berita ini cukup menggembirakan bagi perangkat desa, mengingat selama ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 11 tahun 2019, hanya disebutkan penyetaraan siltap perangkat desa dengan PNS golongan II/A.
25 cze 2024 · Dalam undang-undang baru ini, diatur alur penyaluran dana desa dan ADD untuk pembayaran siltap dan tunjangan, guna mengefektifkan dan memberikan kepastian dalam penerimaan penghasilan tetap bagi para perangkat desa.
