Search results
Pelaku Usaha dapat menggunakan fitur Integrasi SIKaP pada masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang akan diikuti tendernya. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Pelaku Usaha Barang/Jasa.
12 Panduan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Vendor Management System Gambar 9 Halaman Klasifikasi Ijin Usaha Jenis Ijin, adalah jenis ijin usaha yang dimiliki perusahaan; Nomor Surat, adalah nomor surat dari ijin usaha; Berlaku Sampai, adalah tanggal selesai masa berlaku ijin usaha.Isi tanggal selesai masa berlaku Instansi Pemberi, adalah nama instansi yang mengeluarkan ijin usaha;
Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 5, No. 1, Maret 2019 1 Penanaman Kemandirian Anak Melalui Pembelajaran Di Sentra Balok Riskia Fitriani 1; Rohita 1Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al Azhar Indonesia, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru,
10 paź 2022 · Secara umum, LKPP bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sementara secara khusus, fungsi dan kewenangan LKPP adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
11 paź 2022 · Jakarta - Apa itu LKPP? LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu LKPP, simak informasinya berikut ini.
Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan ana lisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan bidang usaha yang tercantum pada Online Single Submission (OSS) yaitu sistem yang digunaka n untuk
11 paź 2022 · Lembaga ini memiliki tujuan untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
