Search results
Pelaku Usaha dapat menggunakan fitur Integrasi SIKaP pada masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang akan diikuti tendernya. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Pelaku Usaha Barang/Jasa.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.
30 mar 2016 · Dengan ikut lelang cepat SIKaP, penyedia bisa hanya duduk-duduk di rumah, tiba-tiba dipanggil dan mendapat kontrak kerja. Jadi penyedia cukup log in, memantau inbox atau dashboard , tiba-tiba undangan dari Pokja datang.
11 paź 2022 · LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11 paź 2022 · Menurut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pasal 1, LKPP adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI.
10 paź 2022 · Secara umum, LKPP bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sementara secara khusus, fungsi dan kewenangan LKPP adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
11 paź 2022 · LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga pemerintah non-kementerian ini dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Hal ini karena posisinya berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
