Search results
10 sie 2021 · Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
7 lip 2022 · Penyetoran atas pajak yang dipungut ini langsung disetorkan ke kas negara melalui modul penerimaan negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan atas PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut dilakukan melalui SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain yang wajib dilaporkan paling lambat 20 ...
30 mar 2022 · NOMOR 58/PMK.03/2022. TENTANG. PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH.
8 maj 2023 · Pada tanggal 02 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
7 mar 2023 · Faktur pajak diterbitkan oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan penerbitan faktur pajak pada umumnya. Namun, apabila tidak diterbitkan faktur pajak oleh pemilik barang, PPN disetor melalui Surat Setoran Pajak oleh pemenang lelang.
7 paź 2021 · Daftar Aturan Pajak Terbaru di RUU HPP. RUU HPP sebelumnya bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Regulasi ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara pemerintah mereformasi sistem perpajakan. Salah satunya implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi.
