Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
2 mar 2022 · Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.
Patur dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2019, dengan mengambil tema “Guru, Baktimu Tiada Tara”.
1 wrz 2016 · Bahwa pengungkapan Harta oleh Wajib Pajak dalam program Pengampunan Pajak dapat mengakibatkan terungkapnya Wajib Pajak sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka. Bahwa mengingat program Pengampunan Pajak merupakan kebijakan negara, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk menegaskan bahwa terungkapnya Wajib Pajak sebagai Pengendali Perusahaan ...
Pengecualian dari Penetapan HPS berlaku untuk pengadaan dengan nilai sampai Rp10 juta, pengadaan melalui e-purchasing (katalog LKPP/Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan pengadaan dengan tender pekerjaan terintegrasi. Penetapan HPS merupakan langkah penting dalam perencanaan pengadaan barang dan atau jasa.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perpajakan. Pada materi ini akan dibahas:- Perpajakan dalam evaluasi penawaran- Perpajakan pada penyusunan HPS- Perpajakan dalam kontrak dan pembayaran- Perpajakan dalam pengadaan melalui swakelola.
