Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
1 dzień temu · Penawaran tender tak dapat dibatalkan setelah pengumuman, kecuali diperoleh persetujuan dari Bapepam. Selambat-lambatnya lima hari setelah pengumuman, pihak yang akan melakukan penawaran tender, wajib menyampaikan persyatan tender pada Bapepam, bursa efek tempat efek tersebut tercatat, perusahaan sasaran, dan pihak lain yang telah melakukan penawaran tender.
The Procurement Agent for the Procurement of the System Integrator of the Core Tax Administration System has announced that the Procurement of the System Integrator of the Core Tax Administration System entered the Tender stage on 18 May 2020. The Tender Participants comprise those who passed Pre-qualification, as per the Prequalification Evaluation Results announced on 29 April 2020.
Tanggungjawab Pelupus Dan Pemeroleh. Taksiran Cukai Keuntungan Harta Tanah. Pengenaan Penalti Dan Kenaikan Atas Taksiran Cukai. Pembatalan Pelupusan / Transaksi Jualan. Pegangan Dan Remitan Wang Oleh Pemeroleh. Saham Dalam Syarikat Harta Tanah (SHT) Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah.
3 maj 2018 · 1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk: a. mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; b. membangun sinergi yang optimal antar lembaga; c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan. d.
