Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
Pasal 177. (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Lingkup PP ini meliputi: 1) penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; 2) evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; 3) pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi; 4) dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan 5) sanksi administratif.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
With regard to the Tender process for the Precurement System Integrator Core Tax Administration System as stipulated in Tender Document No. DOL202005012/Pv/PA dated 18 May 2020 and any amendment thereof (“Tender Document”), the Procurement Agent for the Procurement of the System Integrator for the Core Tax Administration System residing at the Head Office of the Directorate General of ...
22 lut 2024 · Pajak.com, Jakarta – Senior Advisor TaxPrime Machfud Sidik mengemukakan sejumlah tantangan dalam upaya menggenjot rasio pajak daerah (local tax ratio) yang hingga saat ini masih berkutat di angka 1,3 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
16 sty 2024 · Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 terdapat 5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu diantaranya:
