Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022. Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak.
3 maj 2018 · 1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk: a. mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; b. membangun sinergi yang optimal antar lembaga; c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan. d.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
Tanggungjawab Pelupus Dan Pemeroleh. Taksiran Cukai Keuntungan Harta Tanah. Pengenaan Penalti Dan Kenaikan Atas Taksiran Cukai. Pembatalan Pelupusan / Transaksi Jualan. Pegangan Dan Remitan Wang Oleh Pemeroleh. Saham Dalam Syarikat Harta Tanah (SHT) Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah.
Senarai Tender Terkini di Malaysia. Sebanyak 647 tender dibuka sekarang. Sumber dari ePerolehan, laman tender kerajaan, tender negeri, tender agensi dan banyak lagi.
Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
