Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
Petender perlu berdaftar secara dalam talian sebagai pembekal dengan pihak DBP untuk menyertai tender ini dengan mendaftar di laman web ePerolehan DBP di alamat https://www.tenderwizard.my/DBP
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome, Internet Explorer (Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1920x1080. PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Panduan Penentuan Harga Transfer untuk Indonesia yang sangat dinantikan telah secara resmi diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 172 tahun 2023 ("PMK-172") tertanggal dan berlaku sejak 29 Desember 2023. PMK-172 menggabungkan berbagai aturan transfer pricing yang sebelumnya diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah, termasuk ...
28 cze 2024 · Tender 11 September 2024. Sebut Harga Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Peralatan Privilege Remote Access (PRA) Di Perbendaharaan Malaysia. Tender 01 Ogos 2024 Jumlah paparan: 490. Sebut Harga Pembaharuan Lesen Perisian ICT Fasa 1 Tahun 2024 di Perbendaharaan Malaysia (Iklan Semula Kali Ketiga) Tender 24 Julai 2024 Jumlah paparan: 737.
28 gru 2020 · Wajib Pajak badan tertentu dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ...
