Search results
Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi
Makalah ini membahas tentang peran Pancasila di era reformasi. Pancasila tetap menjadi dasar negara walaupun terjadi perubahan sistem pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila seperti kerukunan, persatuan, dan keadilan masih relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pasca reformasi.
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah: a. Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. b.
Era reformasi Indonesia telah memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia, di antaranya adalah peningkatan demokrasi, kebebasan pers, pengakuan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, serta reformasi keuangan dan birokrasi.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi ...
Menurut Drs. C.S. Kansil, SH., pengertian demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam “Era Reformasi” ini, terutama dalam hal penegakan HAM dan usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa. Pemerintah baru juga mengesahkan Undang-Undang Partai Politik pada Februari 1999 yang mencabut pembatasan jumlah partai politik.
