Search results
3 lip 2022 · Dasar hukum koperasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya.
Sehubungan dengan hal ini, bentuk badan hukum koperasi diragukan keandalannya untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti halnya perseroan terbatas (PT) sehingga muncul wacana untuk menutup peluang koperasi melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan.
UU No 2 Tahun 2004 pada Pasal 87 menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
Sekilas tentang Hukum Koperasi Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas ...
PANDUAN BERACARA DI PHI. SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com. Gugatan.
10 sty 2012 · Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoording atau legal mandatory (legal representative). Artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa.
PPHI merupakan perhimpunan para praktisi yang ada di Indonesia, baik itu dari kalangan hukum maupun non hukum. PPHI senantiasa turut berpartisipasi aktif mengawasi, mengkritisi setiap proses pembentukan dan penerapan hukum berdasarkan fungsi dan tujuan hukum.
