Search results
buku ini, pembahasan Hukum Pidana Ekonomi hanya mencakup topik-topik atau bidang hukum pidana ekonomi yang sangat umum. Topik yang dibahas dalam hukum ini adalah Hukum Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955, hukum pidana di bidang perbankan, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, pasar modal,
definisi mengenai hukum pidana ekonomi. Melalui ketentuan Ps. 1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955 pada intinya yang disebut tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Ps. . sub 1e, Ps. 1 sub 2e, dan Ps. 1 sub 3e. Jadi setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Ps. 1 UU Drt. No. 7.
memahami mengkaji konsep teoritik tentang hukum pidana ekonomi dan mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang Hukum Pidana Ekonomi.
Hukum Pidana Ekonomi Penulis: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. Lushiana Primasari, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-392-114-0 Penelaah Materi:
Jika dilihat dalam arti sempit, kejahatan ekonomi merupakan tindak pidana ekonomi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7/Drt./ 1995 tentang, Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.
Seiring dengan perkembangan tindak pidana ekonomi diperlukan kebijakan untuk membangun kembali sustu sistem hukum pidana ekonomi yang terintegrasi, utuh, lengkap, dan sistematis. Model sebagaimana dalam UUTPE 1955 dapat dipertahankan dengan beberapa pembaharuan materi karena perkembangan teori dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.
