Search results
buku ini, pembahasan Hukum Pidana Ekonomi hanya mencakup topik-topik atau bidang hukum pidana ekonomi yang sangat umum. Topik yang dibahas dalam hukum ini adalah Hukum Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955, hukum pidana di bidang perbankan, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, pasar modal,
Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat memahami konsep teoritis mengenai hukum formil maupun materiil serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tujuan dibentuknya UU Drt. No 7 Tahun 1955 adalah untuk mengadakan kesatuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. UU ini merupakan dasar hukum dari Hukum Pidana Ekonomi. Disebut dengan hukum
Hukum Pidana Ekonomi. Penulis: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. Lushiana Primasari, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-392-114-0. Penelaah Materi: Seno Wibowo Gumbira, S.H., M. Hum.
25 paź 2023 · Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan hukum pidana.
Abstract. Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.
mempelajari sejarah perkembangan hukum dalam peradaban dunia maupun sejarah perkembanga hukum yang berlaku di Indonesia. B. URAIAN MATERI 1. Pengertian Sejarah. Untuk mendefinisikan “Sejarah”, kiranya agak sulit, karena banyak pendekatan etimologi yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut menghasilkan pengertian yang hampir sama.
