Search results
buku ini, pembahasan Hukum Pidana Ekonomi hanya mencakup topik-topik atau bidang hukum pidana ekonomi yang sangat umum. Topik yang dibahas dalam hukum ini adalah Hukum Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955, hukum pidana di bidang perbankan, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, pasar modal,
Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.
memahami mengkaji konsep teoritik tentang hukum pidana ekonomi dan mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang Hukum Pidana Ekonomi.
pokok-pokok tentang hukum ekonomi di Indonesia. Pengkajian Hukum Ekonomi ini mempunyai tiga tantangan, yaitu pertama, misi untuk selalu terus mengintrodusir serta menanamkan pengertian hukum ekonomi kepada masyarakat luas dan kedua, menyajikan pengkajian materi hukum ekonomi itu
Hukum Pidana Ekonomi. Penulis: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. Lushiana Primasari, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-392-114-0. Penelaah Materi: Seno Wibowo Gumbira, S.H., M. Hum.
Seiring dengan perkembangan tindak pidana ekonomi diperlukan kebijakan untuk membangun kembali sustu sistem hukum pidana ekonomi yang terintegrasi, utuh, lengkap, dan sistematis. Model sebagaimana dalam UUTPE 1955 dapat dipertahankan dengan beberapa pembaharuan materi karena perkembangan teori dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.
Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara. Kata Kunci: Hukum, Pidana, Ekonomi.
