Search results
Semoga buku ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global.
Coherence Ð atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ÔterpaduÕ Ð adalah prinsip SDGs yang menekankan pada harmonisasi antar lemba - ga dalam penyusunan kebijakan publik. Peraturan pemerintah yang tum-pang tindih adalah contoh permasalahan klasik kebijakan publik yang tidak terkoordinasi.
Sustainable Developmpent Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia adalah Tujuan Perkembangan Berkelanjutan merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai negara pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia.
Goals (TPB/SDGs) telah menjadi norma dan arah pembangunan dunia sejak dicanangkan pada September 2015. Sebagai komitmen untuk menjalankan dan mewujudkannya, Indonesia mengarusutamakan dan mengintegrasikan target-target TPB/ SDGs ke dalam rencana dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, TPB/SDGs
Kerangka konsep penyusunan dipandu oleh tiga pertanyaan utama, yaitu; (i) Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah; (ii) Pengalaman apa saja yang inovatif yang dapat menjadi inspirasi; (iii) Bagaimana pemerintah daerah dapat memulai perencanaan dan pelaksanaan SDGs secara lebih partisipatif.
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya seluruh masyarakat internasional untuk tidak saja menjaga lingkungan yang mendukung kehidupan manusia, tetapi juga untuk meningkatkan dan menjaga
SDGs yang digagas oleh PBB memiliki 17 tujuan, yakni (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10 ...
