Search results
31 sie 2021 · Secara umum, POJK 3/2021 mengatur beberapa ketentuan seperti peningkatan modal disetor Bursa Efek menjadi paling sedikit Rp 100 miliar, peningkatan modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menjadi paling sedikit Rp 200 miliar.
keterbukaan informasi dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.G.1 mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Secara umum, ketentuan tentang penggabungan usaha diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27/1998).
PERUSAHAAN PUBLIK. Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6 lis 2012 · Apabila di dalam suatu PT Terbuka, pihak manajemennya melakukan kesalahan dalam membuat laporan keuangan (misalnya direkayasa), apa yang menjadi hak para pemegang saham dan bagaimana upaya yang harus ditempuh para pemegang saham PT Terbuka tersebut untuk memperoleh haknya?
30 kwi 2021 · PDF | On Apr 30, 2021, Rizky Novian Hartono and others published Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule | Find, read and ...
