Search results
Menteri Keuangan selaku BUN mengelola Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01);
pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam PP 58/2005. Adapun PP 12/2019 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya): 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelola Keuangan Daerah; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 5.
3 dni temu · JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama Wakil Menteri Keuangan periode 2024-2029. Posisi pendamping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini akan diisi oleh tiga orang, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Ketiganya telah mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor pada ...
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap menterijpimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.
Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Pasal 10.
proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. Buku ini berisi penjelasan terkait perubahan pada peran pengelola keuangan daerah,
peraturan terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah. Hal itu digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah tertulis di dalam
