Search results
16 sie 2021 · Pertama, pada 29 Mei-1 Juni 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta (atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila). Sidang kedua pada 10-16 Juli 1945 yang membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk di dalamnya pembukaan UUD. Tokoh-Tokoh dalam Sidang BPUPKI Pertama & Rumusan Hasilnya
19 sie 2022 · Sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta Pusat, menghasilkan rumusan dasar negara. Namun, persoalan dalam upaya melahirkan negara yang merdeka dan berdaulat ternyata belum selesai.
15 wrz 2022 · KOMPAS.com - BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) adalah organisasi bentukan Pemerintah Jepang, diresmikan pada 29 April 1945. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI menyelanggarakan dua kali sidang. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei - 1 Juni 1945.
22 kwi 2022 · Sejak didirikan, BPUPKI yang merupakan badan persiapan kemerdekaan Indonesia melakukan sidang dua kali. Sidang pertama BPUPKI pada tangal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merumuskan tentang dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945.
5 lip 2022 · Dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI, sidang pertama dimulai pada 29 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia. Untuk itu, Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia.
19 sie 2022 · Pembicara pertama adalah Mohammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin menerangkan tentang “Azas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Yang menjadi pembicara kedua adalah R. Soepomo. Ia memaparkan “Dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka” dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.
19 sie 2020 · Secara konkret, bentuk negara dibicarakan atas usul dari Soekarno dalam putaran sidang kedua BPUPKI, yakni pada tanggal 10 Juli 1945. Sebagai ketua panitia kecil pembahas usulan anggota BPUPKI selama masa reses, Soekarno mengusulkan, salah satunya, agar sidang besar BPUPKI kali ini juga menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara.
