Search results
16 sie 2021 · Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, sekarang bernama Gedung Pancasila. Gedung ini berlokasi di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Senen, Jakarta Pusat.
5 lip 2022 · Dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI, sidang pertama dimulai pada 29 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia. Untuk itu, Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia.
19 sie 2022 · Pembicara pertama adalah Mohammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin menerangkan tentang “Azas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Yang menjadi pembicara kedua adalah R. Soepomo. Ia memaparkan “Dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka” dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.
2 sie 2021 · Ada tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka pada saat sidang BPUPKI pertama, seperti dikutip dari Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP/MTs Kelas 7 oleh Sri Nurhayati, S.Pd., dan Iwan Muharji, S.Pd., M.Pd.
21 paź 2021 · Tokoh pertama yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 adalah Muhammad Yamin (Moh Yamin). Dalam sidang tersebut, Yamin menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia hendaknya bersumber dari perabadan kebangsaan dan budaya Indonesia sendiri.
15 kwi 2022 · by Maulia Indriana Ghani. April 15, 2022. 2. Apa saja hasil sidang BPUPKI yang pertama, kedua, dan sidang tidak resmi? Cari tahu jawabannya di sini, yuk! Menjelang akhir tahun 1944, keberadaan Jepang semakin terjepit nih setelah mengalami rentetan kekalahan dari pasukan Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya.
19 lut 2020 · KOMPAS.com - Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimulai pada 29 Mei 1945. KRT Radjiman Wediodiningrat selaku ketua membacakan pidato berisi hal-hal yang menjadi pembahasan. Sidang pertama BPUPKI membahas: dasar negara. undang-undang dasar. prinsip-prinsip perekonomian nasional.
