Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
23 cze 2023 · Adapun tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Panca...
16 kwi 2019 · Secara umum, asas pemilu di Indonesia menganut asas Luber Jurdil, yakni singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 1. Langsung. Yang pertama, asas pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.
31 paź 2022 · Asas "Luber" "Jurdil" dalam Pemilu. Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut.
10 sty 2023 · Asas-asas Pemilu merupakan pedoman yang harus dilakukan dalam melakukan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Adapun Asas-asas Pemilu di Indonesia yakni LUBER dan JURDIL. LUBER adalah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Sedangkan JURDIL adalah Jujur dan Adil.
19 gru 2023 · Luber-Jurdil sendiri adalah akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari setiap tahapan Pemilu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus dijelaskan sebagai istilah yang merujuk pada dasar dalam berpikir, berpendapat, serta cita-cita organisasi dan hukum dasar.
6 sty 2024 · Keenam asas ini membentuk akronim "Luber Jurdil," yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam proses pemilihan, menekankan keterlibatan langsung rakyat, keadilan, dan integritas. Perkembangan aturan terkait Pemilihan Umum tercatat dalam UU 7/2017 dan Perppu 1/2022, yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia.
