Search results
Tulisan ini mengkaji peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai electoral supervisory, bertugas mengawasi jalannya pemilu.
This qualitative study analyses the implementation of Indonesia’s General Election (PEMILU), based on the principles of it being Direct, Public, Free, Confidential, Honest and Fair (LUBER-JURDIL), post-reformation, and its development in Indonesia from the perspective of Dahl's Theory of Power.
pemilu dalam suatu negara merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, serta sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan hukum.
Pemilu merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
9 sty 2018 · Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Kedua, pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (Asshiddiqie: 2011), sekaligus merupakan mekanisme terpenting terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya (Pamungkas: 2009).
