Search results
internasional ini relevan dengan setiap unsur, dan diperlukan bagi kerangka hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis. Tujuan terbitan ini adalah mengidentifikasi standar-standar pemilu yang penting bagi keseragaman, keandalan, konsistensi, ketepatan, dan profesionalisme secara menyeluruh dalam pemilu. Walaupun terdapat tingkat ...
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
23 cze 2023 · Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.
18 sty 2023 · Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara ...
Sebagai pedoman, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat pada konstitusi. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
Berdasarkan dokumendokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk memilih dan dipilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h ...
Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.
