Search results
International IDEA telah mempublikasikan tiga Tata Tertib, yang mencakup penyelengaraan pemilu, pemantauan pemilu dan kampaye partai politik di dalam pemilu yang demokratis, dan Pedoman untuk keterlibatan pihak luar di dalam pemantauan pemilu.
hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pada beberapa kasus, hak pilih diatur khusus dalam case law.
7 paź 2011 · Buku Ringkasan ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama, elemen, dan jaminan sistem keadilan pemilu yang efektif, serta menguraikan sekilas tentang berbagai sistem untuk mengajukan dan menyelesaikan gugatan-gugatan pemilu.
1 kwi 2020 · Prinsip utama yang mesti dijaga oleh negara dan penyelenggara pemilu adalah nilai universalitas yaitu: independensi, egalitarian, pluralitas, objektivitas, imparsialitas, kejujuran, dan keadilan. Ada tujuh hal dalam pemantauan pemilu yang oleh PBB: 1). Hak untuk memilih (right to vote).
Perlunya standar penataan hukum sebagai standar pemilihan umum yang demokratis dan berdasar pada asas-asa pemilihan umum, sebagaimana di katakan oleh Guy S Goodwin-Gil bahwa : “Pemilu jujur dan adil (free and fair elections) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu ...
20 cze 2019 · Standar hukum internasional menghendaki adanya peraturan hukum penyelenggara pemilihan umum yang dapat mewujudkan demokrasi dengan mengedepankan adanya kesetararaan individu.
23 cze 2023 · Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.
