Search results
24 maj 2023 · Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada 1955 atau 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan Sukarno-Hatta pada 1945. Pemilu 1955 merupakan pemilu tertunda karena alasan belum siapnya UU, ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, serta fokus bangsa saat itu ialah mempertahankan kedaulatan.
9 sty 2023 · Prinsip pemilu. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 asas, yaitu: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional.
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
23 cze 2023 · Adapun tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Panca...
31 paź 2022 · Asas "Luber", yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian, di era Reformasi, berkembang pula asas "Jurdil", yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Berikut ini penjelasan tentang 6 asas pemilu di Indonesia. 1. Langsung
17 lut 2024 · Asas Jurdil: Kepastian dan Keadilan dalam Proses Pemilu. Dalam konteks reformasi, muncul pula asas "Jurdil" yang mengedepankan prinsip "Jujur dan Adil". -Jujur: Proses pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.
Ketika memasuki era Reformasi, berkembanglah asas jurdil yang merupakan akronim jujur dan adil. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratif, diperlukan pemilu untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
