Search results
Pemeriksaan terhadap kerangka hukum suatu negara harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: • Laporan akhir dari berbagai misi pemantauan pemilu (internasional dan domestik) apabila tersedia; • Persyaratan-persyaratan dari setiap instrumen internasional yng mengikat suatu negara, yang berdampak pada undang-undang pemilu; dan
Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.
31 paź 2022 · Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut. Asas-asas pemilu tersebut sering disingkat "Luber" dan "Jurdil".
23 cze 2023 · Asas-Asas Pemilu. Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.
30 mar 2021 · Sebagai contoh, hukum Inggris dan hukum negara bagian New York umum untuk dipilih sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak-kontrak pembiayaan karena peran Inggris dan New York sebagai...
30 wrz 2019 · mengganti penyelenggara negara melalui pemilu, rule of law (negara hukum), pembagian kekuasaan secara seimbang, pemerintahan dan oposisi yang efektif, paham konstitusionalisme, serta...
Beberapa standar hukum Internasional tentang penyelenggara pemilihan umum, sebagai dasar di dalam menentukan dasar hukum nasional penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan nasional.
