Search results
Hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Hukum agraria diatur lebih lanjut dalam UUPA 1960 yang memberikan pengakuan hak atas tanah dan hak ulayat masyarakat serta menetapkan negara sebagai pemegang hak menguasai tertinggi atas tanah.
Buku karya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (Hakim Konstitusi periode 2008-2013) Prof.Dr. Achmad Sodiki, S.H. berjudul " Politik Hukum Agraria" ini berisi pasang surut politik agraria di Indonesia Penulis meninjau masalah dan sengketa agraria tidak hanya yuridis-normatif, tetapi banyak menukik hal-hal yang sifatnya filosofis, sosiologis dan ...
1 maj 2023 · p>Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya...
Apa yang sdr ketahui tentang istilah politik hukum agraria, jelaskan dengan memberi satu contoh "3. Bagaimana pendapat sdr tentang dinamika/ per- ... "Daniel S Lev.,1990.,Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan & Perubahan, LP3ES, Jakarta ... Mencandra, Memaknai: Politik Hukum "Menurut para sarjana (C ommunis Opinio Doctorum): "Daniel S ...
Hukum agraria kolonial memiki sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum adat, disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat.
7 sie 2019 · Untuk memahami original intent dari sebuah produk hukum, analisis politik hukum mengacu pada empat dasar pijakan: pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional, dan pijakan moral.
inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan pengua-saan tanah.17 Sedangkan Maria S.W menjelaskan bahwa pembaruan agraria adalah untuk mengatasi 10 B. Arif Sidharta, Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen, Makalah lepas, tanpa tahun.
