Search results
30 wrz 2021 · KOMPAS.com - Program Pinjaman Nasional merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946. Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan.
23 cze 2021 · Warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang (obligasi) yang hanya dapat dimiliki warga negara Republik. Surat itu tak dapat dilepaskan kepada warga negara lain dan badan hukum negara lain.
28 mar 2018 · Obligasi atau pinjaman nasional dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1946 yang menyatakan, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan utang atas tanggungan negara. Sejak mula berdiri, pemerintah Indonesia sudah akrab dengan utang.
30 paź 2020 · Menurut Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia (2008), kondisi kas negara saat itu kosong. Baru pada 1946 Menteri Keuangan Ir. Surachman berupaya mengisi kekosongan kas negara dengan melakukan pinjaman kepada rakyat sebesar 1 miliar rupiah yang terbagi dua tahap.
30 sie 2022 · Pinjaman nasional. Upaya ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Indonesia saat itu, Ir. Surachman, pada Juli 1946. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah ekonomi di Jawa.
3 maj 2024 · Salah satu upaya pemerintah RI untuk mengisi kas negara di awal kemerdekaan adalah melakukan program pinjaman nasional oleh menteri keuangan. Simak penjelasan lebih lanjut tentang upaya pemerintah RI untuk mengisi kas negara di awal kemerdekaan melalui artikel di bawah ini.
29 mar 2018 · Di Sleman, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada 22 Mei 1946 memutuskan bahwa hampir seluruh rakyat akan membeli surat Pinjaman Nasional sebesar satu juta rupiah secara gotong-royong. Setiap orang yang mengeluarkan uangnya untuk program itu akan mendapat bukti juga dari DPR.
