Search results
Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut: Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
a cara pengajuan pinjaman daerah dirancang lebih cepat dalam pemrosesannya. Fleksibilitas dalam ketentuan, kriteria dan syarat pinjaman untuk mendukung penyaluran pinjaman dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa mengurangi dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaann.
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang ...
11 maj 2020 · Banyak masyarakat belum mengetahui mengenai istilah pinjaman daerah atau yang bisa juga disebut hutang pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 telah diatur mengenai perincian peminjaman daerah.
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.10
Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 3. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
