Search results
16 cze 2023 · Ada 8 penggolongan hukum di Indonesia. Mulai dari menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, hingga isinya.
19 paź 2015 · Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif atau Ius Constituum yaitu hukum yang berlaku pada saat ini bagi sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Hukum yang diharapkan atau Ius Constituendum yaitu hukum yang oleh sebuah kelompok masyarakat diharapkan muncul dan dapat dilaksanakan di masa depan.
20 maj 2021 · Berdasarkan penjelasan Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2019:18), penggolongan hukum bisa didasarkan pada sumber, tempat berlaku, bentuk, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya. Untuk lebih memahami penggolongan hukum di Indonesia, berikut ini penjelasan lebih terperinci mengenai hal tersebut.
Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan revolusi. Terkait penggolongan atau klasifikasi hukum di Indonesia berkenaan dengan sumbernya ini, T. Ngutra dalam Jurnal Supremasi Vol XI No. 2 menerangkan sejumlah hal berikut. Baca juga:
30 lis 2022 · Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum yang ada di Indonesia, yaitu: Hukum berdasarkan isi. Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur terbagi menjadi dua, sebagai berikut: Hukum publik; Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan ...
Disrupsi Perkembangan Sistem Hukum di Era Industri 5.0 dan Pasca Pandemi Covid 19 Editor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M. Electrananda S.H., M.H. Penulis: Dr Widiastuti S.H MS. M.Hum; Dr Lusia Indrastuti S.H M.Si M.H; Dr Dora KusumastutiS.H M.H; Dr Doris Rahmat S.H M.H; Agatha Jumiati S.H M.H; Esti Aryani S.H M.H;
6 paź 2020 · Menurut sasarannya, penggolongan hukum dibedakan sebagai berikut: Hukum Satu Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum Semua Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
