Search results
5 kwi 2024 · Perangkat Desa adalah sekumpulan staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan kegiatan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Perangkat Desa terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
31 sty 2024 · Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Pembahasan di DPR. Istilah perangkat desa sudah dikenal dalam perundang-undangan mengenai desa sebelum lahirnya UU Desa. Yang berbeda adalah rinciannya. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, misalnya, hanya memasukkan sekretaris desa dan kepala-kepala dusun sebagai perangkat desa.
26 sty 2023 · Menurut Pasal 1 Perda No. 2 Tahun 2018, pengertian Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8 paź 2024 · Perangkat desa adalah unsur staf pemerintahan di tingkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa ini dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bekerja di bawah arahan serta koordinasi kepala desa.
9 cze 2024 · Apa itu Perangkat Desa? Sementara itu, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Selain itu, perangkat desa juga bertugas sebagai unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur ...
27 maj 2024 · Faktanya, tidak semua masyarakat yang ada di desa itu paham dan mengerti, siapa saja yang termasuk perangkat desa dalam struktur pemerintahan desa. Padahal, bila mereka (masyarakat desa) mau mengulik jauh lebih mendalam, apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
