Search results
15 kwi 2019 · • UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
TINJAUN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA A. Pemerintahan Desa 1. Pengertian Desa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa atau desa adat
Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan
27 lip 2022 · Pertanyaannya apakah Penjabat Kepala Desa dapat melakukan pengangkatan Perangkat Desa? Berdasarkan Permendagri Desa, Penjabat Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama seperti Kepala Desa...
Yang dimaksud dengan "Desa Perdikan" adalah desa yang telah berjasa kepada pemerintah kerajaan pada jaman sebelumnya, kemudian memperoleh penghargaan dari pengusa kerajaan waktu itu berupa hak-hak tertentu yang diberikan kepada desa-desa lain.
Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat lainnnya. BPD berhak megawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa yaitu kepastian hukum,
1. Pengertian Desa. berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang b. tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village. diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus.
