Search results
Dalam kerangka itu, maka Pancasila sebagai salah satu pilar utama negara dari empat pilar kehidiupan bernegara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus-menerus menerus dipahami
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
27 mar 2020 · Ketetapan MPR (se la njutanya disebut Tap M PR) sebagai produk hukum MP R yang mulanya bersifat mengatur pun turut mengalami perubahan fundamental, terutama dari aspek materi muatan.
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan di mana dalam Pasal 2 menyebutkan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut :
ABSTRAK. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai pengujian ketetapan MPR yang masih berlaku dan le.
Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan masuknya Ketetapan MPR dalam Hierarki Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? 2. Bagaimanakah Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
