Search results
2 paź 2024 · Dirujuk dari Jurnal Lex Administratum berjudul 'Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia' oleh Fitri Meilany Langi, tap MPR adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik ke luar dan ke dalam MPR.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pilar utama negara adalah hukum dasar yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
3 gru 2015 · Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembent.
2 paź 2024 · Namun, Mahkamah Konstitusi secara spesifik menentukan ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan dan berlaku keluar. Oleh karena itu, keputusan status hukum Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dapat dimuat dalam bentuk hukum ketetapan MPR konkret individual.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan, namun Ketetapan MPR masih tetap sah berlaku sebagai produk hukum nasional. Dasar hukumnya adalah ketetapan MPR
