Search results
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
tertinggi (rakyat) dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Ketentuan ini menempatkan MPR setara dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA serta MK) dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai personifikasi kedaulatan (rakyat) tertinggi.
2 paź 2024 · Pengaturan ketetapan MPR dalam tata tertib MPR tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena dalam Pasal 100 Ayat (2) Tata Tertib MPR dinyatakan bahwa ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang berisi hal yang bersifat pengaturan, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar.
Ketetapan MPR tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang diakui berdasarkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan UUD 1945. Oleh karena itu, masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki
30 lis 2020 · penerapan Ketetapan MPR tidak hanya dimaknai dalam pengertian sempit tetapi juga dalam pengertian luas yang dapat melahirkan keti ga bentuk tersebut. Apalagi dalam pe rkembangan
ABSTRAK. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai pengujian ketetapan MPR yang masih berlaku dan le.
