Search results
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
24 wrz 2024 · Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
18 sty 2019 · Ketetapan MPR adalah bentuk keputusan MPR berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan. Adapun fungsi ketetapan MPR adalah: Mengatur pelaksanaan muatan Undang-undang Dasar 1945. Memerinci lebih lanjut isi dari Undang-undang Dasar 1945. Menafsirkan isi Undang-undang Dasar 1945. Mengantisipasi kebutuhan hukum bagi perpu.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar . Secara yuridis ketentuan ini mengatur bahwa kedaulatan tertinggi (rakyat) dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Ketentuan ini menempatkan MPR setara dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA
MISI MPR RI. Dalam rangka mewujudkan visi “MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat”, maka misi MPR adalah: Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan asas legalitas ...
