Search results
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar . Secara yuridis ketentuan ini mengatur bahwa kedaulatan tertinggi (rakyat) dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Ketentuan ini menempatkan MPR setara dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
wewenang tersebut produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan MPR.1 Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk melaksanakan ketetapan MPR dan mempertanggungjawabkan kepada MPR.2 Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang MPR.
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
30 lis 2020 · bagaimana kedudukan atau status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan MPRS/MPR yang masih berlaku
Keberadaan Tap MPR yang pada mulanya belum mendapat tempat dalam UU No. 1 tahun 1950, justru kemudian mendapat pengakuan sebagai Staatsgrundgesetz di bawah UUD NRI 1945 pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia serta dalam Tap ...
Salah satunya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berkaitan dengan upaya rekonstruksi sistem Perundang-undangan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk merapikan semua produk perundang-und...
