Search results
Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan ini diresmikan melalui keputusan presiden. Sedangkan anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum legislatif.
dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA serta MK) dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai personifikasi kedaulatan (rakyat) tertinggi.
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
2 paź 2024 · Dikutip dari dokumen unggahan laman resmi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Indonesia, MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral dan termasuk salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tap MPR sendiri adalah salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga satu ini.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
13 paź 2021 · Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.
6 paź 2024 · Fungsi utama MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden apabila terbukti melanggar hukum, berdasarkan putusan dari Mahkamah ...
