Search results
15 wrz 2009 · Rekan2, saya mau bertanya bagaimana perlakuan perpajakan untuk PD (Perusahaan Dagang) ? Yang ingin saya tanyakan adalah : – perlukah membuat NPWP untuk PD tersebut atau cukup NPWP pemiliknya saja ?
- perusahaan dagang - Ortax
Perusahaan Dagang adalah usaha perorangan (non badan), yang...
- PPh Pasal 15: Konsep, Subjek, Objek, dan Tarif - Ortax
PPh Pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri...
- perusahaan dagang - Ortax
26 lis 2010 · Perusahaan Dagang adalah usaha perorangan (non badan), yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, bukan usahanya…
15 cze 2023 · PPh Pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri (perusahaan angkutan udara niaga nasional) dikenakan atas imbalan perjanjian charter. Perjanjian charter yang dimaksud adalah perjanjian pengangkutan orang dan/atau barang, baik di Indonesia, maupun dari Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak luar negeri. (3)
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Untuk membantu Anda dalam memenuhi kewajiban tersebut, Ortax menghadirkan kalkulator PPh Badan yang sederhana, mudah digunakan, sehingga dapat membantu Anda menghitung PPh Badan Terutang dengan cepat. Selain perhitungan umum, kalkulator ini juga dilengkapi dengan konfigurasi tarif untuk Wajib Pajak Badan UMKM, serta Wajib Pajak berbentuk ...
31 mar 2022 · Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
