Search results
24 sty 2022 · Portal informasi dan pembelajaran PPh Pasal 21 yang disajikan secara lengkap, sistematis dan up-to-date. Anda juga dapat memanfaatkan fitur kalkulator PPh 21 Masa dan Masa Pajak Terakhir secara gratis untuk Menghitung Pegawai Tetap dengan berbaga kondisi subjektif.
- Panduan PPh Pasal 22: Objek, Tarif, dan Administrasinya - Ortax
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun...
- PPh Pasal 23: Ketentuan Objek, Tarif, dan Administrasi - Ortax
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu pajak...
- PPh Pasal 15: Konsep, Subjek, Objek, dan Tarif - Ortax
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan...
- Panduan PPh Pasal 22: Objek, Tarif, dan Administrasinya - Ortax
22 cze 2023 · Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 sebagai terakhir diubah dengan PMK 41 Tahun 2022 tentang pemungutan PPh 22, maka objek PPh Pasal 22 (withholding tax) dapat dikelompokkan sebagai berikut: Impor barang dan ekspor komoditas. Pembelian oleh bendaharawan.
Pasal 24. (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
21 cze 2023 · Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan dengan mekanisme withholding tax. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa, maupun penghasilan yang berasal dari modal, seperti bunga dan royalti.
15 cze 2023 · Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu (withholding tax). Pasal 15 UU PPh memberikan wewenang menteri keuangan untuk menentukan norma penghitungan khusus untuk menentukan pajak terutang.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
29 gru 2023 · Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
