Search results
20 mar 2024 · Untuk memastikan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kawasan Berikat, dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB terdaftar atau melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahinya. g.
10 wrz 2024 · Badan usaha atau pelaku usaha di KEK dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh Badan atau tax holiday sebesar 100% dari jumlah PPh terutang. Fasilitas diberikan untuk penanaman modal paling sedikit Rp100 miliar.
14 kwi 2008 · Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. ... atau data perpajakan yang telah diolah dan tersimpan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya. ... Kota Pekanbaru untuk Wajib Pajak yang ...
Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai yang berada atau seharusnya berada di lokasi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK yang bersangkutan.
1 kwi 2021 · bahwa ketentuan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
4 dni temu · Pengetahuan Perpajakan dan Teknologi yang Terintegrasi untuk Menghadirkan Solusi Perpajakan yang Lebih Baik.
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan.
