Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. ... dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Kepentingan Administrasi Perpajakan bagi ...

  2. 14 kwi 2008 · 1) Kota Medan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Medan; ... Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. ... atau data perpajakan yang telah diolah dan tersimpan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit ...

  3. Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

  4. 12 gru 2022 · Kegiatan penerbangan Jakarta-Medan-Singapura yang terangkum dalam 1 (satu) tiket dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, jika penerbangan Medan-Singapura batal setelah sampai di Medan, atas penerbangan Jakarta-Medan dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan dipungut saat penumpang yang bersangkutan meminta pengembalian harga tiket.

  5. 3 dni temu · Pengetahuan Perpajakan dan Teknologi yang Terintegrasi untuk Menghadirkan Solusi Perpajakan yang Lebih Baik.

  6. ortax.org › subjek-pilihan › pajak-umkmPajak UMKM - Ortax

    Pajak UMKM. Portal informasi dan pembelajaran mengenai Pajak Penghasilan bagi UMKM yang disajikan secara lengkap, sistematis dan up to date. Dalam halaman ini, Anda dapat mempelajari ketentuan umum hingga proses administrasi perpajakan bagi UMKM.

  7. ortax.org › wp-content › uploadse-Commerce - Ortax

    tata cara perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun, dan akhirnya direalisasikan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang dikenal dengan Pajak UMKM 0,5%.

  1. Ludzie szukają również