Search results
1 dzień temu · Dari bunyi Pasal 1 UUD 1945, terdapat beberapa definisi unsur yang penting untuk diketahui. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, termaktub bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan juga dikenal dengan istilah negara unitaris, unitary states dalam Bahasa Inggris, atau eenheidsstaat dalam Bahasa Belanda.[1]
Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis hukum dan kekuasaan. Masalah pokok yang akan dibahas meliputi: bagimanakah kekuasaan dalam konteks hukum, bagaimanakah hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan, serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan?
konstitusional dalam penjelasan UUD 1945 (pra amandemen) negara hukum atau rechtstaat menjadi antitesis terhadap negara kekuasaan (machtstaat). Hal ini dipertegas dalam UUD NRI 1945 (amandemen) Pasal 1 ayat (3), “negara Indonesia adalah negara hukum”.
Kekuasaan dalam pembentukan hukum dalam hal ini Undang-udang di Indonesia berada pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dimana DPR bersama Presiden berwenang untuk membuat undang-undang. Sedangkan bila dilihat dari tata cara pemilihan anggota DPR maupun Presiden itu melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri melewati
Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2 lut 2021 · Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi pasalnya : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
31 lip 2018 · Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia.
