Search results
Realitanya, perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil p...
Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis hukum dan kekuasaan. Masalah pokok yang akan dibahas meliputi: bagimanakah kekuasaan dalam konteks hukum, bagaimanakah hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan, serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan?
Fakultas Hukum Universitas Indonesia > Opini > Refleksi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum. Jangan sampai negara hukum Indonesia beralih menjadi negara kekuasaan karena para intelektualnya berdiam diri. Perayaan 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia, yang ditandai dengan berdirinya Rechtshogeschool atau RHS pada 1924 di Batavia, merupakan saat ...
22 gru 2017 · Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui politik hukum pendidikan (Education Legal Policy) yang direfleksikan terhadap pelaksanaan hukum pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan...
Pendidikan hukum merupakan salah satu sarana yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara, pendidikan hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk lahirnya kesadaran hukum yang kemudian berimplikasi pula pada penegakan keadilan.
4 dni temu · Refleksi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum. Jangan sampai negara hukum Indonesia beralih menjadi negara kekuasaan karena para intelektualnya berdiam diri. Perayaan 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia, yang ditandai dengan berdirinya Rechtshogeschool (RHS) pada 1924 di Batavia, merupakan saat refleksi yang tepat.
4 dni temu · Memperbesar ruang hukum progresif dalam pendidikan hukum Indonesia bukanlah tanpa rambu. Paradigma dan semangat hukum progresif dalam berbagai bentuk partisipasi dalam kehidupan bernegara, antara lain dengan pengujian undang-undang di MK-RI, tetaplah harus berbasis ideologi negara, Pancasila dan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Arsul Sani.
